JAKARTA – Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Utara, Asep Mahmudin, S.Pd., menegaskan bahwa peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota legislatif harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan dan kebijakan yang semakin baik bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asep menyikapi keikutsertaan seluruh anggota DPRD PKS se-Kalimantan Utara dalam Bimbingan Teknis (Bimteknas) Nasional Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, yang berlangsung di Jakarta pada 19–21 Oktober 2026.
Bimteknas yang mengangkat tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas anggota legislatif, mulai dari kepemimpinan daerah, tata kelola keuangan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, good governance hingga penguatan sinergi pusat dan daerah.
Dari Kalimantan Utara, sebanyak 15 anggota DPRD PKS hadir mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 4 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, 5 anggota DPRD Kabupaten Nunukan, 3 anggota DPRD Kota Tarakan, 2 anggota DPRD Kabupaten Bulungan dan 1 anggota DPRD Kabupaten Malinau.
Asep : Masyarakat Harus Merasakan Dampaknya
Asep Mahmudin mengatakan, Bimteknas tidak semestinya dipandang sekadar sebagai agenda rutin bagi anggota DPRD. Menurutnya, kegiatan tersebut harus menjadi ruang belajar dan evaluasi agar anggota legislatif semakin memahami tanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat.
“Anggota DPRD dituntut terus meningkatkan kapasitas karena persoalan yang dihadapi masyarakat juga semakin kompleks. Tetapi peningkatan kompetensi itu jangan berhenti pada pengetahuan. Pada akhirnya masyarakat harus merasakan dampaknya melalui pelayanan, pengawalan aspirasi dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Asep.
Menurut Asep, anggota DPRD memiliki tiga fungsi penting, yaitu pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan. Karena itu, kemampuan memahami regulasi, membaca kebutuhan masyarakat serta mengawal penggunaan anggaran daerah menjadi bagian yang harus terus diperkuat.
Ia berharap berbagai materi yang diperoleh selama Bimteknas dapat dikontekstualisasikan dengan kebutuhan daerah masing-masing di Kalimantan Utara.
“Sepulang dari Bimteknas, harus ada nilai tambah. Anggota DPRD harus semakin kuat dalam memperjuangkan aspirasi, semakin baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dan semakin inovatif dalam mendorong kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Asep menambahkan, tantangan pembangunan di Kalimantan Utara membutuhkan kerja kolaboratif. Sebelumnya, dalam agenda Muswil PKS Kaltara, ia juga menekankan tiga hal dalam organisasi, yakni kolaborasi, kaderisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai persoalan pembangunan tidak selalu dapat diselesaikan pada satu tingkatan pemerintahan. Karena itu, diperlukan sinergi antara anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi hingga anggota legislatif di tingkat pusat.
“Kita ingin anggota DPRD PKS mampu membangun komunikasi dan sinergi. Kalau persoalan itu menjadi kewenangan kabupaten atau kota, kita kawal di sana. Kalau menjadi kewenangan provinsi, kita perjuangkan bersama di provinsi. Demikian pula jika berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, harus kita komunikasikan dan perjuangkan ke tingkat nasional,” lanjutnya.
Muhammad Nasir : Pembinaan Pejabat Publik Harus Berkelanjutan
Sementara itu, Ketua MPW PKS Kalimantan Utara Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. menyampaikan rasa syukur karena seluruh anggota DPRD PKS se-Kaltara dapat mengikuti Bimteknas tersebut.
Nasir mengatakan, sebagai Ketua MPW, perhatian terhadap pembinaan anggota DPRD dan pejabat publik PKS menjadi bagian penting agar amanah yang diberikan kepada mereka dapat dijalankan secara profesional, berintegritas serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, seluruh anggota DPRD PKS se-Kalimantan Utara sebanyak 15 orang dapat hadir. Ini menunjukkan bahwa proses peningkatan kapasitas anggota legislatif mendapat perhatian serius. Anggota DPRD tidak boleh berhenti belajar karena regulasi, kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan terus berkembang,” kata M. Nasir.
Menurutnya, kualitas seorang anggota DPRD tidak hanya diukur dari kehadirannya dalam rapat maupun seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, melainkan juga dari kemampuannya memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui kewenangan yang dimiliki.
“Masyarakat tentu berharap wakilnya bukan sekadar hadir dalam ruang rapat. Mereka berharap aspirasinya didengar, diperjuangkan dan sebisa mungkin dicarikan jalan keluarnya. Karena itu anggota DPRD harus memahami regulasi, anggaran dan kewenangan agar perjuangan terhadap aspirasi masyarakat lebih efektif,” jelasnya.
Nasir berharap tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” benar-benar tertanam dalam pola kerja anggota legislatif PKS.
“Kepemimpinan yang melayani berarti jabatan tidak membuat kita semakin jauh dari masyarakat. Justru anggota DPRD harus semakin mudah ditemui, mau mendengar dan hadir di tengah persoalan masyarakat. Sementara kebijakan yang inovatif berarti kita tidak hanya melihat masalah, tetapi terus mencari solusi sesuai kewenangan yang ada,” ujarnya.
Dorong Sinergi untuk Kepentingan Kaltara
Nasir menambahkan bahwa keberadaan 15 anggota DPRD PKS yang tersebar di tingkat provinsi dan empat kabupaten/kota merupakan ruang untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal berbagai persoalan pembangunan Kalimantan Utara.
Menurutnya, karakter Kaltara sebagai daerah perbatasan menghadirkan tantangan tersendiri, baik dalam persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, pendidikan, ekonomi masyarakat, UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan maupun pemerataan pembangunan.
“Yang terpenting setelah kegiatan ini adalah implementasinya. Ilmu yang didapat harus dibawa pulang ke Kaltara dan digunakan untuk memperkuat kerja-kerja sebagai wakil rakyat. Ukuran akhirnya tetap sama: seberapa besar keberadaan kita memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkas M. Nasir.
Dalam Bimteknas tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi, di antaranya Kepemimpinan Daerah dan Tata Kelola Keuangan Daerah untuk Pelayanan Publik, Inovasi, Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Good Governance, Membaca Peta Politik dan Strategi Pelayanan Publik, serta materi mengenai sistem monitoring dan evaluasi pejabat publik.
Kegiatan juga diisi panel inspiratif anggota DPRD dan DPR RI mengenai sinergi pusat dan daerah serta diakhiri dengan pleno, diskusi dan penyusunan rekomendasi.
Bagi jajaran PKS Kalimantan Utara, Bimteknas tersebut diharapkan bukan hanya menjadi sarana meningkatkan pengetahuan anggota legislatif, tetapi juga memperkuat komitmen bahwa kompetensi, integritas dan kewenangan politik harus diterjemahkan menjadi pelayanan dan kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.