THR Rp40,8 Miliar untuk Kaltara

0
10
https://korankaltara.com/thr-rp408-miliar-untuk-kaltara/

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari APBN.

Hal itu menegaskan soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021 kepada para abdi negara, namun dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara. Dalam rilis yang disampaikan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara), aparatur negara yang diberikan THR adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pejabat Negara.

Dasar perhitungan THR, yakni menggunakan perhitungan gaji yang dibayarkan pada bulan April 2021 dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Kaltara, jumlah APBN yang dialokasikan untuk membayar THR tahun ini sebesar Rp40,8 miliar. Jumlah penerima THR sekitar 7.399 orang ASN yang gajinya bersumber dari APBN.

“Adapun jumlah penerima THR sekitar 7.399 orang ASN yang gajinya bersumber dari APBN. Yang terdiri dari 3.556 orang Prajurit dan ASN TNI, 2.616 Anggota dan ASN Polri, dan 1.277 ASN pada Kementerian Lembaga. Khusus untuk ASN Pemda, pencairan THR masih memerlukan Peraturan Kepala Daerah. Pencairan THR, berdasarkan data pencairannya tetap mengacu pada PP Nomor 63 Tahun 2021,” sebut Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Indra Soeparjanto, Jumat (30/4/2021).

Mengutip keterangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Press Statement THR dan Gaji 13 pada 29 April 2021, Kakanwil DJPb Kaltara mengemukakan bahwa pemberian THR kepada ASN, diharapkan dapat mendorong perekonomian di Kaltara. Bahwa, kebijakan pemerintah dalam pemberian THR tersebut diharapkan akan menjadi salah satu faktor untuk mendorong konsumsi masyarakat.

“Terutama di kelas menengah sehingga juga dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi,” sambungnya.

Lebih jauh diterangkan, dalam upaya mempercepat proses penyelesaian pembayaran THR, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan Nota Dinas Nomor Nomor ND-134/PB/2021 tanggal 28 April 2021. Yakni terkait petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran THR Tahun 2021.

“Nota dinas ini kemudian menjadi dasar bagi seluruh KPPN di Indonesia, termasuk tiga KPPN di lingkup Kalimantan Utara dalam memberikan layanan prima dalam proses pencairan THR,” jelasnya.

Sementara itu, beberapa bentuk layanan yang mesti diberikan oleh KPPN, diantaranya koordinasi dengan seluruh Satker di wilayah kerjanya khususnya satker yang memiliki alokasi untuk pembayaran gaji pada DIPA-nya. Kemudian, KPPN menerima SPM untuk pencairan THR sejak tanggal 28 April 2021 untuk kemudian diterbitkan SP2D nya paling cepat pada tanggal tersebut juga. Terakhir, dalam rangka percepatan penyelesaian pembayaran THR tersebut, KPPN membuka layanan khusus penerimaan SPM THR pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan 2 Mei 2021. SP2D untuk SPM yang diterima pada tanggal ini akan diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2021. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari

sumber: https://korankaltara.com/thr-rp408-miliar-untuk-kaltara/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here