Larangan Mudik Lebaran 2021 di Malinau, Akses Keluar Masuk Dibatasi, OPD Dilibatkan Pengawasan

0
23
https://kaltim.tribunnews.com/amp/2021/04/05/larangan-mudik-lebaran-2021-di-malinau-akses-keluar-masuk-dibatasi-opd-dilibatkan-pengawasan

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU – Pemerintah RI menetapkan larangan mudik lebaran 2021 berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Larangan berpergian selama Idul Fitri 1442 Hijriah ditetapkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Diumumkan pada 26 Maret 2021 lalu, oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy.

Plh Bupati Malinau, Ernes Silvanus menjelaskan hal tersebut telah dibahas dan sebagai langkah awal, kebijakan tersebut diterapkan untuk ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malinau.

Sudah dibahas, langkah awalnya, larangan kita berlakukan untuk pegawai dan ASN di lingkungan pemerintahan.

“Nanti diterbitkan surat edaran soal ini,” ujarnya kepada TribunKaltara.com, Senin (5/4/2021).

Secara teknis, organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Malinau dilibatkan untuk mengawasi pelaksanaan larangan mudik lebaran 2021.

Jelang Ramadan 2021 di Malinau, keputusan tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat. Termasuk upaya pengetatan jalur masuk di Kabupaten Malinau.

Unit pelaksana teknis daerah diminta untuk mengawal jalur perlintasan di wilayah kerjanya, baik di terminal untuk jalur darat, pelabuhan dan Bandar Udara.

“Diawal ini disosialisasikan dulu ke masyarakat. Karena cakupannya luas, tidak hanya ASN, TNI/Polri bahkan masyarakat juga dilarang bepergian,” katanya.

Pelaksanaan larangan mudik lebaran 2021 rencananya efektif diberlakukan mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 nanti.

Kendati demikian, ada pengecualian bagi pemudik nantinya yang bepergian untuk kepentingan yang sangat medesak.

“Dibolehkan bagi mereka yang bepergian karena keperluan mendesak, contohnya untuk alasan pengobatan, atau alasan lain yang tidak bisa ditunda-tunda,” ungkapnya.

Berlibur di Dekat Rumah Diperbolehkan

Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik di Idul Fitri tahun ini. Keputusan itu diambil untuk menekan penyebaran Covid-19.

Larangan ini merupakan kali kedua setelah di tahun sebelumnya masyarakat juga dilarang untuk mudik saat lebaran.

Meski demikian berwisata atau berlibur di daerah sekitar tempat tinggal atau staycation masih diperbolehkan ketika lebaran nanti.

Melansir Tribunnews.com Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pengembangan pariwisata dan industri kreatif di daerah harus terus berjalan.

Menurutnya, sektor pariwisata tidak boleh berhenti, meski pemerintah meniadakan kegiatan mudik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Muhadjir usai bertemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (1/4/2021).

“Tadi sudah ada pembicaraan pasti untuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai peniadaan mudik. Tetapi tetap, nadi usaha tetap harus terus berdenyut tidak boleh berhenti,” ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis dari Kemenko PMK, Kamis (1/4/2021).

Muhadjir mengaku sangat mendukung inisiatif Menparekraf untuk menggerakkan dan menghidupkan staycation atau berlibur di sekitar rumah dengan menjaga protokol kesehatan.

Menurut Muhadjir, hal ini akan mampu menggerakkan ekonomi pariwisata di daerah setempat.

“Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah (staycation) itu dibolehkan, tidak dilarang. Harus dipastikan bahwa tujuan utama kita adalah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, bukan untuk membuat aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata juga ikut berimbas secara drastis,” tutur Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mendorong pemberian insentif kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat kelas menengah yang juga pelaku sektor pariwisata tidak terpuruk dan jatuh miskin hanya karena kebijakan peniadaan mudik lebaran di bulan Mei mendatang.

Di lain sisi, ia menekankan pentingnya pengembangan pariswisata terkait kebudayaan. Program pariwisata budaya dinilai akan menjadi salah satu sektor andalan untuk program pariwisata nasional.

“Program Menparekraf itu ada yang beririsan dengan tanggung jawab saya di sektor budaya. Hal ini tentu juga harus kita dukung dan terus kita kembangkan,” pungkas Muhadjir.

Sanksi Bagi yang Melanggar

Korps Lalu Lintas Polri akan memberi sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar larangan mudik lebaran pada tahun ini.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan menyebut sanksi tersebut sama seperti yang berlaku pada musim lebaran 2020 lalu, yakni meminta agar masyarakat yang kedapatan hendak mudik untuk memutar balik kendaraannya. “Putar balik,” tegas Rudy, Jumat (26/3/2021).

Oleh karena itu, Korlantas Polri akan melakukan penyekatan di pintu masuk dan keluar yang biasa digunakan sebagai jalur mudik. Saat ini pola pengamanan katanya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Polri juga akan bersinergi dengan stakeholder terkait dalam rangka kebijakan lalu lintas, khususnya antisipasi arus mudik lebaran 2021. Namun yang pasti, pola pencegahannya akan dilakukan secara tegas dan humanis.

“Kami akan melakukan pengaturan dan penjagaan di pos-pos pengamanan dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 dan terus melaksanakan operasi yustisi tentang prokes,” tutur Rudy.

Kemenhub masih tunggu hasil ratap dengan presiden soal mudik lebaran 2021

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, terkait pelaksanaan Mudik lebaran 2021 nanti.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polri terkait persiapan Mudik Lebaran 2021.

“Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Polri terkait persiapan Mudik Lebaran 2021, tetapi kita tetap harus menunggu kebijakan pemerintah terkait hal tersebut seperti apa,” kata Budi di UPPKB Kemang, Bogor, Rabu (24/3/2021).

Selain itu Budi juga mengungkapkan, telah melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat tersebut, tentang kebijakan Mudik Lebaran 2021 masih menunggu arahan presiden di rapat terbatas nanti.

“Kami tentunya harus memperhatikan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19, untuk melaksanakan kegiatan Mudik Lebaran 2021,” ucap Budi.

Meski Kemenhub sebagai koordinator lalu lintas, lanjut Budi, persiapan mudik tahun 2021 ini bukan hanya soal sarana dan prasarana saja tetapi menyangkut penanganan Covid-19.

“Utamanya, kita harus melihat penanganan Covid-19 dan kita harus hati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut mobilitas banyak orang,” ucap Budi.

Menhub Sebut Pemerintah Tak Larang Mudik

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah tak akan melarang masyarakat mudik lebaran pada tahun ini dengan pertimbangan akan adanya pengetatan protokol kesehatan hingga tracing yang dilakukan pihaknya.

“Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian,” ujar Budi Karya Sumadi, dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Tak adanya pelarangan mudik, diyakini Budi akan membuat lonjakan masyarakat yang melakukan mudik lebaran.

Hal itu juga diperkuat oleh sudah banyaknya masyarakat yang mendapat vaksin atau vaksinasi Covid-19, sehingga membuat masyarakat merasa lebih aman dalam bepergian.

“Kami sudah petakan beberapa isu penting. Pasti akan terjadi lonjakan, program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin berpergian,” jelasnya.

Tak hanya itu, Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan tes transportasi umum yang menggunakan GeNose dengan harga yang lebih murah akan menarik minat masyarakat bepergian.

“Juga adanya PPNBM nol, kepemilikan mobil akan bertambah, dan penggunaan GeNose juga akan membuat confident untuk berpergian karena murah,” tandasnya.

Penulis Mohammad Supri | Editor: Budi Susilo

Sumber: https://kaltim.tribunnews.com/amp/2021/04/05/larangan-mudik-lebaran-2021-di-malinau-akses-keluar-masuk-dibatasi-opd-dilibatkan-pengawasan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here