ACEH – Ribuan warga Aceh diperkirakan masih terisolir dan belum tersentuh bantuan pasca banjir bandang yang menyapu sejumlah kabupaten dan kota di Aceh beberapa waktu lalu. Sarana transportasi dan komunikasi terputus, sejumlah ruas jalan nasional dan jembatan ikut ambruk, mengakibatkan suplai makanan dan kebutuhan pokok lainnya juga ikut terhambat.
Data dari berbagai titik lapangan menunjukkan bahwa wilayah-wilayah seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan sejumlah desa di Aceh Timur, Aceh Tenggara dan daerah lainnya masih terputus total dari distribusi pangan akibat ambruknya jembatan dan runtuhnya badan jalan. Pada hari ke-5 pascabencana, stok pangan warga di lokasi-lokasi terisolir dilaporkan semakin menipis, menimbulkan risiko kelaparan yang serius.
Situasi ini diperparah dengan permintaan resmi dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa penanganan bencana telah melampaui kapasitas kabupaten. Ini menegaskan bahwa intervensi nasional bukan lagi opsi — melainkan kebutuhan mendesak.
Ketua DPW PKS Aceh Ismunandar menyebutkan kondisi ini sudah masuk kategori krisis kemanusiaan. Ia berharap Negara harus bertindak sekarang. Menurutnya apa yang terjadi hari ini bukan sekadar bencana daerah.
“Ketika akses utama putus total dan warga tidak bisa mendapatkan makanan selama berhari-hari, itu bukan lagi bencana biasa, itu krisis kemanusiaan. Pemerintah pusat tidak boleh menunda. Tetapkan Darurat Bencana Nasional sekarang. Setiap jam keterlambatan berarti ancaman terhadap nyawa rakyat,” ujarnya.
Ismunandar menekankan bahwa kapasitas Aceh untuk menangani bencana berskala besar sangat terbatas, terutama dalam hal armada udara, evakuasi, dan suplai logistik ke wilayah terisolir.
Sementara itu Sekretaris Umum DPW PKS Aceh Kasibun Daulay mengakui pemerintah daerah sudah bekerja, namun tanpa alat berat, helikopter, dan logistik udara, warga di wilayah terisolir tidak bisa diselamatkan. Kata Kasibun struktur PKS di Kabupaten/Kota sudah menyalurkan bantuan darurat ke lokasi-lokasi yang dapat dijangkau.
“PKS Aceh sudah turun sejak hari pertama. Tapi fakta di lapangan jelas: daerah tidak punya kemampuan untuk membuka akses yang runtuh maupun mengirimkan suplai ke desa-desa yang terputus total. Tanpa campur tangan pemerintah pusat, warga yang terjebak bisa menghadapi kelaparan dan situasi fatal lainnya.” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa penetapan Darurat Bencana Nasional akan membuka akses mobilisasi penuh TNI, Basarnas, BNPB, dan armada udara untuk menyelamatkan warga di wilayah paling sulit dijangkau.
Atas berbagai persoalan tersebut, kata Kasibun, PKS Aceh menyampaikan enam tuntutannya kepada pemerintah pusat, pertama, mendesak pemerintah untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional untuk Aceh. Kedua, Mengirimkan helikopter dan pesawat angkut guna distribusi makanan dan evakuasi di wilayah yang terisolir. Ketiga Menggerakkan TNI, Basarnas, BNPB, dan alat berat untuk membuka akses jalan dan jembatan. Kemudian yang keempat Melakukan drop-logistik darurat secara masif ke wilayah yang sudah lebih dari 3–5 hari tanpa suplai pangan. Kelima Mengawal distribusi bantuan agar tidak terjadi penimbunan dan seluruh bantuan tepat sasaran. Dan yang keenam Jika Pemerintah Pusat tidak mampu memenuhi kebutuhan darurat dalam waktu segera, PKS Aceh menuntut agar akses bagi LSM Internasional dan lembaga kemanusiaan luar negeri dibuka tanpa hambatan untuk membantu rakyat Aceh.
DPW PKS Aceh, lanjut Kasibun, juga mengajak semua elemen masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaan untuk terus bergerak dan membantu sebisanya. Namun, penyelamatan nyawa dalam skala besar membutuhkan negara hadir dengan kekuatan penuh hari ini, bukan besok.
