TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Ditengah penurunan signifikan dana transfer daerah tahun 2026, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara memperketat pembahasan program kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra.
Rangkaian rapat kerja berlangsung maraton pada 9–11 Oktober 2025, diikuti sejumlah OPD seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, DPMPTSP, BKAD, Disperindagkop & UMKM, Biro Ekonomi, serta Bapenda. Pembahasan dilanjutkan pada 13–14 Oktober melalui rapat gabungan Badan Anggaran DPRD bersama seluruh komisi.
Anggota Komisi II sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengatakan fokus utama komisi adalah memastikan setiap usulan program benar-benar berdampak langsung pada masyarakat.
“Di ruang fiskal yang menyempit, kami minta OPD menajamkan skala prioritas. Program yang langsung menyentuh masyarakat harus diutamakan. Anggaran efisien, manfaatnya maksimal,” ujar Nasir (16/10/2025).
Ia menjelaskan, Komisi II telah menekankan agar OPD tidak hanya mempertahankan kegiatan rutin, tetapi juga menyesuaikan arah program dengan target pembangunan daerah. “Kami ingin memastikan bahwa meski ruang fiskal terbatas, arah kebijakan daerah tidak kehilangan orientasi pro-rakyat,” katanya.
Temukan lebih banyak
Koran
Nasir menambahkan, Komisi II akan terus mengawal pembahasan hingga finalisasi KUA-PPAS bersama TAPD. “Sinkronisasi antar-OPD penting agar program yang disepakati betul-betul relevan dengan kondisi lapangan,” ujarnya. (*)
Reporter: Redaksi/Koran Kaltara
Redaktur: Norjannah
