100 Hari Wempi-Jakaria, Prioritas Covid-19

0
25
https://kaltara.prokal.co/read/news/37067-100-hari-wempi-jakaria-prioritas-covid-19/24

TANJUNG SELOR – Wempi W. Mawa, S.E, dan Jakaria, S.E, M.Si, resmi dilantik oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H.  Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, sebagai bupati dan wakil bupati (wabup) Malinau periode 2021-2024 di Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor, Senin (26/4).

Tentu, sebagai pucuk pimpinan di salah satu kabupaten di Kaltara ini, Wempi-Jakaria sudah memiliki visi dan misi serta program selama menjabat. Khusus untuk program kerja keduanya, itu tercatat ada lima, yakni RT Bersih, Rasda Plus, Desa Sarjana, Milenial Mandiri, dan Wajib Belajar, Malinau Maju.

Namun, di luar daripada itu, Wempi-Jakaria juga memiliki prioritas kerja untuk 100 hari ke depan atau program 100 hari kerja yang terhitung usai keduanya dilantik. Bupati Malinau, Wempi W. Mawa mengatakan, prioritas pertama itu yakni penanganan Covid-19.

“Persoalan Covid-19 ini, kita fokus pada tiga aspek, yaitu kesehatan, pemulihan ekonomi dan persoalan pendidikan. Ini harus kita perhatikan. Meskipun 100 hari keja ini bukanlah target pemerintah Wempi-Jakaria, tapi ini perlu,” ujarnya kepada Radar Tarakan.

Untuk aspek kesehatan, yang diutamakan adalah soal vaksinasi. Setidaknya, yang ada saat ini dapat ditambahkan. Karena dengan program vaksinasi ini, tentu bisa me-recovery dan membuat kepercayaan masyarakat bahwa semua bisa beraktivitas dengan aman di tengah pandemi ini.

Dalam hal ini, tentu dari pemerintah juga harus terus mengedukasi masyarakat agar tetap taat atau disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pada situasi saat ini, memperketat disiplin dan mawas diri tentu sangat perlu dilakukan. “Kenapa? Karena kita belum bisa melakukan vaksinasi terhadap seluruh warga kita,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Dengan keterbatasan stok vaksin saat ini, karena pengadaannya hanya dilakukan pemerintah pusat, dan tidak boleh dilakukan pemerintah daerah, maka diharapkan pejabat publik dan pelayan publik dapat menjadi prioritas saat ini.

Setidaknya, sentral pelayanan kesehatan yang selama ini sudah baik, tetap bisa pertahankan. Sedangkan yang masih kurang, itu akan s dibenahi agar pelayanan kesehatan secara menyeluruh dapat dioptimalkan kembali.

“Ini kami prioritaskan karena aspek kesehatan itu tidak bisa dijadikan nomor dua atau nomor tiga. Karena semua orang pasti ingin sehat,” katanya.

Sedangkan soal pemulihan ekonomi, tentu pemerintah daerah didukung oleh seluruh elemen masyarakat harus menggerakkan potensi yang dimiliki daerah. Sebab, untuk pemulihan ekonomi ini tidak bisa jika hanya dengan dorongan semata, tanpa ada tindakan nyata.

“Seperti di sektor UMKM (usaha kecil, mikro dan menengah) juga haus memiliki daya beli. Kan untuk membeli produk lokal itu, juga perlu ada dana. Sementara persoalan saat ini, pendapatan masyarakat menurun,” tuturnya.

Oleh karena itu, solusi ke depan semua pihak di Malinau ini harus bersama-sama, serta sejalan dengan pemerintah pusat dan provinsi, agar pemulihan ekonomi ini segera dapat mendorong produktivitas masyarakat.

“Kita mendorong anak muda untuk melihat peluang UMKM yang ada yang bisa kita optimalkan dalam situasi pandemi ini. Kita harus memperkuat sektor pangan kita. Karena kita punya potensi dan kekayaan alam yang luar biasa,” sebutnya.

“Jika itu terbentuk, maka tinggal bagaimana caranya kita melengkapi dengan melakukan pelatihan-pelatihan agar milenial ini bisa cerdas, cermat, dan melihat peluang yang ada,” sambungnya.

Jika itu bisa diperhatikan, Wempi mengaku yakin bahwa sektor ekonomi akan cepat bergerak, karena masyarakat sudah bisa melihat potensi dan peluang yang ada di Malinau ini.

Kemudian, kenapa pendidikan? Setahun belakangan ini, kondisi pendidikan sudah tidak stabil. Memang ada beberapa daerah seperti di pedalaman masih tetap melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). Tapi khusus di daerah perkotaan, itu yang masih perlu didiskusikan.

Ada beberapa pihak yang terkait di sini, mulai dari komite sekolah, pihak sekolah, serta pemerintah daerah. Ini perlu dicarikan solusinya agar pembelajaran dapat kembali digelar tatap muka.

“Mungkin itu ada proses perdebatan. Tapi kita cari solusinya. Mungkin bisa saja proses pembelajarannya, tidak menggunakan jam istirahat. Setelah masuk belajar, itu langsung pulang. Karena, bisa saja istirahat itu yang membuat mereka lebih berinteraksi,” katanya.

Dalam hal ini, anak juga harus langsung dijemput oleh orang tua saat pulang sekolah. Artinya, di sini semua pihak harus memberikan dukungan dan disiplin, termasuk orang tua atau wali murid.

“Karena dalam diskusi saya, hampir semua anak-anak menyatakan ingin sekolah. Anak-anak sudah sangat ingin sekolah, jadi tinggal kesiapan dari orang tua dan guru saja lagi yang harus sama-sama kita bicarakan,” jelasnya.

Jika semua pihak sudah siap untuk sama-sama menjalankan prokes, menurutnya PTM ini sudah harus jalan. Sebab, tidak semua anak-anak ini bisa mendapatkan fasilitas seperti mereka yang mampu. Atau mungkin ada yang masih butuh pendampingan ekstra dalam mengikuti pembelajaran secara online ini.

Oleh karena itu, pendidikan ini memang perlu disikapi. Memang mungkin tidak kembali normal seperti dulu. Tapi proses belajar ini tetap harus dilakukan. Sehingga PTM ini yang membutuhkan dukungan dan kesepakatan semua pihak.

“Tapi jika misalnya orang tua tidak sepakat untuk PTM, tidak ada masalah. Yang penting orang tua ini memiliki kemampuan untuk memenuhi hal-hal yang berproses dari belajar virtual. Karena ini kembali lagi pada persiapan dan SDM kita untuk melakukan itu,” katanya.

Pastinya, segala hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi usaha harus tetap dilakukan. Pemerintah daerah tetap haus optimistis persoalan pandemi Covid-19, khususnya di Malinau ini dapat segera diatasi. (iwk/lim)

Sumber: https://kaltara.prokal.co/read/news/37067-100-hari-wempi-jakaria-prioritas-covid-19/24

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here