THR 2021 Wajib Dibayar Penuh

0
32
https://korankaltara.com/thr-2021-wajib-dibayar-penuh/

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021, Senin (12/4/2021). SE tersebut, ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara, Armin Mustapa mengatakan, substansi SE adalah THR wajib dibayar penuh oleh perusahaan. Pemberian THR tidak lagi dicicil seperti tahun 2020. “Kalau saya baca, memang begitu (THR wajib dibayar penuh),” kata Armin saat dikonfirmasi Koran Kaltara.

Mengutip pernyataan Menaker, pelaksanaan THR didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Perusahaan diminta membayarkan THR paling lama 7 hari sebelum hari raya. “Wajib dibayarkan satu minggu sebelum lebaran,” imbuhnya.

THR diberikan kepada tiga kriteria pekerja. Pertama, pekerja yang bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Kedua, pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau disebut pekerja harian.

“Ketiga, pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT. Terakhir, pekerja harian juga berhak,” jelas Armin.

Pekerja yang bekerja satu tahun secara terus-menerus, berhak mendapat THR senilai satu bulan upah. Bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan, THR diberikan secara proporsional. “Buat yang di bawah satu tahun, hitungannya, berapa bulan dia sudah kerja, lalu dibagi 12. Hasilnya dikalikan upah dia satu bulan,” paparnya menjelaskan.

Lanjut Armin, pekerja harian minimal satu tahun, berhak mendapat THR senilai satu bulan upah. Dihitung berdasarkan rata–rata upah mereka dalam satu tahun terakhir. “Sedangkan pekerja harian yang di bawah satu tahun, THR-nya tetap satu bulan upah. Tapi berdasarkan rata–rata upah mereka setiap bulan selama bekerja di sana,” kata Armin.

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial (HI) Disnakertrans Kaltara, Asnawi mengatakan, perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, wajib menyertakan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

“Nanti diminta ada dialog dengan pekerja. Intinya, supaya ada kesepahaman dan kesepakatan secara kekeluargaan,” ujarnya.

Kesepakatan yang dimaksud, tetap mewajibkan pengusaha membayar THR. Namun ada sedikit kelonggaran waktu. Kesepakatan tersebut, wajib dilaporkan ke Disnaker setempat. “Tidak wajib satu minggu, tapi paling lambat sebelum lebaran. Kesepakatan dibuat tertulis dan mencantumkan kapan dibayarnya,” sebut Asnawi.

Dalam waktu dekat, akan dibentuk Pos Komando (Posko) THR di Kaltara. Untuk memfasilitasi pelaporan, baik dari pekerja atau pengusaha. “Nanti secara berkala, kita lapor ke Pak Gubernur. Ada atau tidak pengusaha yang ajukan penangguhan THR, tindak lanjutnya bagaimana,” ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan, tidak ada pengusaha yang menunggak THR tahun lalu. Namun, ada sebagian yang membayar dengan cara dicicil. “Nggak ada (yang menunggak). Ada sempat mencicil, tapi sudah selesai. Sebelum Desember 2020, sudah selesai,” kata Asnawi.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara, Andi Akbar, meminta pihak eksekutif optimal menindaklanjuti ketentuan pembayaran THR. Mulai dari kepatuhan perusahaan, besaran nominal, waktu pembayaran, kriteria penerima hingga alternatif bagi pengusaha yang ajukan penangguhan.

“Kalau sudah ada aturan seperti itu, bisa langsung ditindaklanjuti. Khususnya dari Dinas Ketenagakerjaan. Supaya semuanya bisa sesuai ketentuan,” ujar Andi Akbar.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

Sumber: https://korankaltara.com/thr-2021-wajib-dibayar-penuh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here