Anggota FPKS Dukung Kebijakan Presiden Stop Ekspor Bahan Mentah Biji Nikel dan Tembaga

0
363

Jakarta (13/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto mengatakan, Fraksi PKS mendukung kebijakan Presiden Jokowi terkait penghentian ekspor bahan mentah biji nikel dan tembaga.

“Karena kebijakan ini baik untuk mengembangkan hilirisasi komoditas nikel sehingga memiliki nilai tambah yang besar bagi dalam negeri,” kata Rofik yang juga Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Legislator asal Dapil Jawa Tengah 7 itu menambahkan, Fraksi PKS juga mendukung Pemerintah untuk pembangunan smelter agar mempercepat mengembangkan hilirisasi komoditas nikel.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menegaskan penghentian ekspor nikel menjadi semangat memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air. Ini menjadi momentum menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri.

Indonesia memberlakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Presiden Jokowi mencontohkan nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi industri tembaga lewat akuisisi PT Freeport Indonesia sejak 2018. Akuisisi ditempuh setelah Freeport tak kunjung menyepakati permintaan pemerintah membangun fasilitas smelter yang menurut Jokowi akan selesai dibangun di Gresik pada 2024.

“Berapa sih kita dapat dari sana? 62 persen hanya untuk Freeport dari dividen, royalti, pajak, semuanya. Tapi kalau ditambah mitra-mitranya bisa di angka 70 persen kita dapat dari pendapatan yang dimiliki Freeport,” kata Presiden

“Kalau semua usaha-usaha tambang bisa memberikan kontribusi sebesar itu, ya APBN kita makin sehat,” ujar Presiden saat acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2002 di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Sementara itu Pemerintah Indonesia memastikan tetap akan bersikukuh untuk menolak pembukaan ekspor bijih nikel meski sudah kalah dari World Trade Organizations (WTO). Langkah ini diambil pemerintah agar Indonesia tak melulu jadi sapi perah dari komoditas nikel.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan pemerintah Indonesia belum menyerah dari peradilan melawan WTO.

Kata dia, segala upaya masih akan dilakukan pemerintah Indonesia agar Indonesia tetap mendapatkan nilai tambah dan tak melulu sumber daya mentahnya dikeruk oleh asing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here