Aleg PKS: Pemerintah Wajib Perhatikan Kehidupan Masyarakat Terdampak Pembangunan Tol

0
49

Tasikmalaya (13/06) — Selain meminta mempercepat penyelesaian Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menginstruksikan untuk menambahkan nilai estetika dan lingkungan di sisi jalan tol. Agar masyarakat merasa nyaman dan senang.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat tidak menampik bahwa pembangunan tol Cisumdawu akan mengurangi angka kemacetan dan mempercepat akses perjalanan ke wilayah-wilayah terdekat, khususnya kota Bandung dan Cirebon. Namun Pemerintah juga berkewajiban memikirkan dampak pembukaan sebuah jalan bagi warga sekitar.

“Contohnya, kecamatan Rancakalong, sebuah daerah yang lahannya paling banyak diambil untuk jalan tol. Diperkirakan sekitar 29% dari kebutuhan. Padahal sebanyak 75% penggunaan tanah di wilayah ini didominasi oleh lahan pertanian. Sisanya lahan pemukiman, infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum lainnya,” tutur Politisi PKS ini.

Menurut Toriq, Pembangunan jalan Tol Cisumdawu jangan hanya dilihat dari kenyamanan pengguna ruas berbayar ini saja. Namun juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan petani yang lahannya terpaksa dikonversikan menjadi badan jalan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang konsumtif umumnya tidak memikirkan kelangsungan hidup jangka panjang.

“Berkaca dengan munculnya tol Trans Jawa, dalam waktu singkat melumpuhkan perekonomian di jalur regular Pantai Utara Jawa. Petaka bagi ekonomi kecil dan menengah seperti pemilik rumah makan, warung, pom bensin, kios kelontong, hingga jasa tambal ban. Mereka seperti tidak diberi ruang dan waktu yang cukup untuk mendapatkan alternatif mata pencaharian yang lain,” sebut Toriq.

Dia tidak ingin, masyarakat yang sebelumnya memiliki sarana dan prasarana untuk kelangsungan hidupnya berubah menjadi sulit. Seperti kasus yang menimpa 140 keluarga petani di Kendal, Jawa Tengah yang digusur proyek jalan tol ruas Batang-Semarang. Salah satunya, seorang petani dengan 3.200meter persegi tanah, kini menjadi pengurus pemakaman umum, karena uangnya habis.

“Kedepannya Pemerintah berkewajiban memberikan edukasi dan solusi akan kelangsungan hidup jangka panjang masyarakat terdampak tol. misalnya, ganti rugi lahan pemakaian ruas tol tidak seluruhnya dalam bentuk uang tapi bisa ditambah dengan ‘asset swap’ alias tanah ditukar saham. Para pemilik tanah bisa merasakan keuntungan dari ruas berbayar. Tapi tentu saja pemilik lahan diberi ruang kebebasan dalam memilih,” tutup Toriq.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here